Kasus yang sedang ramai saat ini di media sosial, menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Kasus ini menjadi sorotan besar karena nilai proyeknya sangat fantastis dan melibatkan kebijakan digitalisasi Pendidikan saat pandemik COVID-19.
Tuduhan dari jaksa mengatakan bahwa Nadiem membuat spesifikasi pengadaan yang dianggap mengarah pada penggunaan sistem Chrome OS sehingga dinilai menguntungkan pihak tertentu, termasuk Google. Negara disebut mengalami kerugian gingga triliunan rupiah akibat pengadaan Chromebook yang dinilai tidak efektif untuk banyak daerah dengan akses internet terbatas.
Dalam perkembangan terbaru minggu ini, jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara dan juga Denda Rp 1 miliar. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun atas kerugian negara dan ketidaksesuaian harga kekayaan. Ia juga diduga menerima dana yang berkaitan dengan investasi ke Go To Group, meski pihak Nadiem membantah tuduhan tersebut.
Hal ini tidak hanya menguji sistem hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana tanggapan publik hari ini dibentuk oleh suara para netizen. Ketika tuntutan hukum yang berat muncul, ruang diskusi tidak lagi hanya berada di pengadilan, melainkan juga di media sosial yang penuh dengan narasi, emosi, dan framing.
Banyaknya netizen yang ikut “speak up” sebenarnya mencerminkan satu hal: Nadiem bukan sekadar pejabat publik, tetapi juga simbol perubahan. Latar belakangnya sebagai pendiri Gojek dan pengusung kebijakan Merdeka Belajar membuatnya memiliki basis dukungan yang cukup kuat, terutama dari kalangan muda dan komunitas digital. Maka ketika ia tersandung kasus hukum, respons publik pun tidak netral, melainkan terpolarisasi.
Di satu sisi, muncul dukungan dari netizen yang melihat kasus Nadiem Makarim sebagai “hukuman terhadap inovasi” dan menempatkannya sebagai reformis yang tersandung sistem lama; namun di sisi lain, ada kritik bahwa popularitas tidak boleh menutupi akuntabilitas, sehingga jika ada penyimpangan, proses hukum harus tetap berjalan, sementara peran netizen sendiri menjadi problematis karena berpotensi menggiring opini, meski juga penting sebagai penyampai informasi ke publik.
Dalam hal ini yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara empati dan rasionalitas. Mendukung seseorang karena rekam jejaknya boleh saja, tetapi tidak berarti menutup kemungkinan adanya kesalahan. Sebaliknya, mengkritik juga harus berbasis fakta, bukan sekadar ikut arus sentimen. Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang benar atau salahnya satu individu, tetapi tentang bagaimana kita sebagai masyarakat memaknai keadilan di era digital.
Penulis : Maharani Afidatun
Penyunting : Amalia Putri Zahrani
