Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang pemerintah sebagai solusi peningkatan gizi anak bangsa kini menghadapi krisis kepercayaan. Sejak awal 2025 hingga akhir Agustus 2026, tercatat lebih dari 40 ribu kasus keracunan di 36 provinsi. Kasus-kasus besar terjadi di Semarang, Jayapura, dan Karo, menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan pangan dalam program ini.
Gelombang keracunan MBG mulai mencuat sejak pertengahan 2025, ketika beberapa sekolah dasar di Jawa Tengah melaporkan siswa mengalami muntah dan diare setelah menyantap menu MBG. Pada awalnya, kasus tersebut dianggap sebagai masalah jangka pendek saja karena kelalaian kecil dan tidak menimbulkan perhatian besar. Namun memasuki 2026, jumlah korban terus meningkat drastis. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 12.656 kasus keracunan hanya dalam Januari–Agustus 2026, dengan Jawa Tengah menyumbang 34 persen, Jawa Timur 18 persen, dan Jawa Barat 9 persen.
Kasus besar pertama yang mengguncang publik terjadi di Semarang pada 31 Juli 2026. Sebanyak 707 siswa dan guru dari beberapa sekolah dasar mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu daun singkong dan bumbu rendang yang disediakan oleh dapur MBG setempat. Korban dirawat di puskesmas dan rumah sakit daerah, sebagian mengalami dehidrasi berat. Pemerintah daerah menanggung seluruh biaya pengobatan dan segera menutup dapur MBG yang terlibat. Bupati Semarang menyatakan bahwa dapur tersebut akan dibuka kembali setelah hasil uji laboratorium makanan dinyatakan aman. Kasus ini menjadi titik balik pengawasan MBG di Jawa Tengah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah satu ini.
Tidak lama setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian, Jayapura diguncang kasus serupa. Antara tanggal 4–6 Agustus 2026, sebanyak 527 warga, mulai dari balita hingga orang tua, mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG yang disiapkan oleh Yayasan Kasih Iman Samuel Papua. Korban dirawat di RSUD Jayapura dan beberapa klinik swasta. Pemerintah Provinsi Papua langsung menyalurkan bantuan makanan alternatif sambil menunggu hasil investigasi. Dapur yayasan tersebut kemudian disuspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena ditemukan pelanggaran sanitasi dan penyimpanan bahan makanan yang tidak sesuai standar.
Kasus lain terus bermunculan, seperti di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Puluhan warga keracunan setelah mengonsumsi ikan yang tidak disimpan di freezer dan dibiarkan selama 12 jam di suhu ruangan. Pemerintah daerah menutup dapur MBG yang terlibat dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dapur di wilayah tersebut. Hasilnya, ditemukan beberapa dapur beroperasi dekat kandang ternak dan belum memiliki izin IPAL.
Menanggapi gelombang kasus ini, BGN bersama BPOM dan Dinas Kesehatan melakukan investigasi mendalam di seluruh Indonesia. Hasilnya mengejutkan: 950 dapur MBG dinyatakan tidak layak sanitasi. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah menerapkan zero tolerance terhadap kelalaian. “Kepala dapur yang lalai akan diberhentikan. Tidak ada kompromi dalam hal keamanan pangan,” ujarnya. ASN yang bertugas di dapur MBG kini diwajibkan bekerja sejak dini hari, bahkan mulai pukul 02.00, untuk memastikan pengawasan produksi berjalan ketat.
Gelombang keracunan MBG menimbulkan krisis kepercayaan publik. Program yang awalnya disambut antusias kini dipertanyakan efektivitasnya. Orang tua khawatir anak mereka menjadi korban berikutnya. Hilangnya kepercayaan dari publik ini tentu saja dapat mengancam keberlanjutan program. Tanpa kepercayaan masyarakat, MBG bisa kehilangan legitimasi sosial. JPPI mendesak pemerintah untuk mereformasi skema distribusi MBG, agar lebih lokal dan efisien. Menurut mereka, dapur besar rawan kelalaian, sementara dapur berbasis komunitas lebih mudah diawasi dan lebih dekat dengan penerima manfaat.
Beberapa daerah mengambil langkah cepat. Di Jawa Tengah, dapur MBG yang terlibat kasus ditutup sementara. Di Papua, pemerintah provinsi menyalurkan makanan alternatif. Namun di daerah lain, seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, program tetap berjalan dengan pengawasan ketat. Pemerintah menegaskan bahwa MBG tidak boleh berhenti karena menyangkut hak gizi anak bangsa.
Meski pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola, publik menilai program MBG gagal menjamin keamanan pangan. Banyak orang tua memilih membekali anak dengan makanan dari rumah. Beberapa sekolah bahkan menunda distribusi MBG hingga ada jaminan keamanan. Kasus keracunan MBG menjadi peringatan keras bahwa program gizi nasional tidak cukup hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi harus menjamin keamanan, higienitas, dan integritas pengelolaan dapur. Dengan puluhan ribu korban, pemerintah dituntut segera memperbaiki tata kelola agar tragedi serupa tidak terus berulang.
Penulis : Nico Ananda Kurniawan
Penyunting : Maharani Afidatun
