persprima.com – Beberapa hari ini, penduduk Pulau Jawa seolah ditarik kembali ke zaman batu. Pemadaman listrik melanda berbagai wilayah, melumpuhkan aktivitas rumah tangga, menghentikan laju mesin industri, hingga memutus denyut ekonomi digital. Jawa yang selama ini kita kenal sebagai pusat modernisasi dan gemerlapnya lampu-lampu kota mendadak berubah menjadi gelap gulita, pekat, persis seperti warna kue bolu ketan yang hitam legam.
Rasa perih bagai luka yang disiram air perasan lemon muncul ketika kita melihat bagaimana pemerintah merespons krisis ini. Pada awalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan bahwa biang keladi permasalahan adalah gangguan teknis, yakni kerusakan mesin pada beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Namun, beberapa hari kemudian, pemerintah akhirnya mengakui bahwa pasokan listrik tumbang karena PT PLN (Persero) mengalami kekurangan pasokan batu bara kalori sedang.
Di sinilah akal sehat kita diuji. Bagaimana mungkin Indonesia, yang berstatus sebagai salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia, justru membiarkan halaman rumahnya sendiri tenggelam dalam kegelapan akibat kekurangan bahan bakar?
Jawabannya jelas: persoalan ini bukan karena sumber daya alam kita menipis, melainkan karena tata kelola dan regulasi yang amburadul.
PLTU membutuhkan formula pencampuran tertentu yang bergantung pada batu bara kalori sedang agar dapat beroperasi secara optimal. Sayangnya, pada tahun 2026 pemerintah memangkas kuota produksi nasional hingga 24 persen, menjadi 600 juta ton, dengan tujuan mendongkrak harga jual di pasar internasional. Kebijakan makro tersebut ternyata meleset dalam memperhitungkan efek domino terhadap kebutuhan energi dalam negeri.
Situasi diperparah oleh logika bisnis para pengusaha tambang yang enggan memasok batu bara ke PLN. Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), harga jual batu bara untuk PLN dipatok maksimal sebesar 70 dolar AS per ton. Sementara itu, biaya produksi terus meningkat akibat lonjakan harga bahan bakar dan biaya operasional. Akibatnya, sebagian pengusaha lebih memilih melanggar aturan dan mengekspor batu bara mereka ke luar negeri demi memperoleh keuntungan yang berkali-kali lipat. Bagi mereka, membayar denda pelanggaran DMO dinilai lebih murah dibandingkan harus menanggung kerugian akibat menjual batu bara ke PLN. Dampaknya, PLN mengalami kekurangan kontrak pasokan batu bara hingga mencapai 20 juta ton.
Langkah reaktif pemerintah dengan membentuk “tim pengadaan darurat” jelas sudah terlambat. Jika tidak ingin Pulau Jawa terus-menerus bernasib sepekat bolu ketan, pemerintah harus berani merombak skema DMO dan formula harga domestik agar lebih adil bagi pelaku industri tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional.
Listrik merupakan urat nadi peradaban modern. Sungguh tragis apabila tata kelola yang semrawut terus dibiarkan memadamkan masa depan bangsa, sementara kekayaan alam negeri ini terus dikeruk untuk menerangi negara lain. Harapannya, krisis ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk membangun sistem ketahanan energi yang lebih kuat, sehingga kegelapan hari ini tidak kembali terulang pada masa mendatang.
Penulis : Zahratus Sita Ismadi
Penyunting : Amalia Putri Zahrani
