Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sanksi tegas bagi penerima beasiswa LPDP yang dianggap menghina negara, termasuk kewajiban mengembalikan dana beasiswa beserta bunga serta blacklist dari seluruh instansi pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers APBN Kita 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, merespons polemik unggahan Instagram Dwi Sasetyaningtyas (Tyas), alumni LPDP, yang menyatakan keinginannya agar anak-anaknya tidak menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) “Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan” ujarnya.
Kasus ini mencuat ketika video Tyas yang kini telah dihapus menuai kritik pedas dari publik karena dianggap merendahkan identitas kewarganegaraan Indonesia, padahal ia pernah menikmati beasiswa negara yang bersumber dari dana pajak rakyat. Unggahan tersebut tidak hanya memicu kemarahan masyarakat, tetapi juga menyoroti kontradiksi antara amanah beasiswa dan sikap pribadi penerima. Oleh karena itu, pernyataan Menteri Keuangan menjadi panggilan tegas untuk menegakkan aturan demi menjaga integritas program LPDP.
Polemik ini bukan sekadar isu viral semata, melainkan cerminan ketegangan antara hak individu dan kewajiban kolektif dalam konteks nasionalisme. Pertama, LPDP sebagai program unggulan pemerintah mensyaratkan komitmen kuat dari pendaftar dengan menulis rencana kontribusi pasca studi di Indonesia, serta menyetujui kewajiban kembali dan mengabdi selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1) secara berturut-turut. Pelanggaran ketentuan ini berujung sanksi bertingkat, mulai dari surat peringatan hingga penggantian penuh biaya beasiswa, bahkan kini diperluas ke perilaku yang dianggap menghina negara. Kasus ini juga menyeret suami Tyas, Arya Iwantoro juga alumni LPDP yang diduga belum memenuhi kewajiban kontribusi di Indonesia, sehingga Menteri Purbaya menegaskan wajib mengembalikan dana beasiswa beserta bunga.
Kedua, kasus Tyas menggambarkan risiko era media sosial di mana ucapan impulsif dapat merusak citra amanah publik. Data LPDP menunjukkan ribuan awardee telah berkontribusi di berbagai sektor, membuktikan bahwa beasiswa bukan hanya investasi finansial, tetapi juga ideologis untuk pembangunan bangsa. Namun, perilaku seperti Tyas justru melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini, apalagi di tengah keterbatasan anggaran negara.
Ketiga, dari sudut sosial politik, polemik ini menguji batas kebebasan berekspresi versus etika penerima bantuan negara. Di satu sisi, hak berpendapat dilindungi konstitusi, di sisi lain penerima LPDP terikat kontrak moral yang melebihi kewajiban formal. Kritik publik yang masif terhadap Tyas menandakan bahwa masyarakat tidak lagi toleran terhadap inkonsistensi sikap.
Sebagai warga negara yang baik, kita berkewajiban berperilaku bijaksana dalam berucap di media sosial, karena setiap kata mampu mencerminkan sikap terhadap amanah negara. Beasiswa LPDP merupakan kepercayaan luar biasa yang wajib dijaga melalui kontribusi riil bagi bangsa, bukan sekadar formalitas kewajiban, melainkan pengabdian moral demi martabat dan keadilan bagi seluruh penerimanya.
Harapannya, polemik ini menjadi pelajaran berharga agar nasionalisme dihayati secara konsisten, termasuk menjaga etika publik setelah menikmati fasilitas negara, sehingga LPDP tetap menjadi jembatan emas bagi generasi muda berkontribusi membangun Indonesia maju.
Penulis : Amalia Putri Zahrani
Penyunting : Maharani Afidatun
