Oleh : Hasyisy Ahmad
Semenjak Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, janji Makan Siang Gratis yang digaung – gaungkan dalam masa kampanye mulai direalisasikan. Janji kampanye tersebut dinamakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG telah ramai dibicarakan sejak masa kampanye, dan saat Prabowo berada ditampuk kursi kekuasaan, program MBG mulai dirumuskan. Pada tahun 2025, Program Makan Bergizi menghabiskan anggaran negara sebesar 71 triliun rupiah, dan mengalami kenaikan di setiap tahun.
Dalam realisasinya, program MBG mendapatkan atensi publik yang besar. Pasalnya, program ini memiliki porsi APBN yang jumbo sehingga publik menilai bahwa pemerintah Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan MBG. Lebih – lebih saat terjadi ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik Iran – Amerika Serikat & Israel yang menyebabkan kenaikan harga energi. Konflik tersebut juga mengakibatkan pasokan energi global terhambat. Di Indonesia, kondisi ini diperparah saat Menteri ESDM, Bahlil memberikan komentar mengenai cadangan energi domestik dengan mengatakan bahwa cadangan energi Indonesia hanya cukup sampai 20 hari saja. Sontak pernyataan ini menyebabkan terjadinya panic buying BBM pada beberapa wilayah di Indonesia.
Berbeda halnya dengan krisis energi global, kini Indonesia sedang diguncang kenaikan kurs dolar AS. Pelemahan rupiah kepada dolar memberikan sorotan publik yang signifikan terhadap kinerja pemerintah, terutama pada program – program yang bernada populis seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bahwa kedua program tersebut telah banyak menghabiskan anggaran negara di tengah kondisi fiskal yang kian sempit. Ketidakpastian konflik di Timur Tengah seharusnya bisa membuat pemerintah sadar bahwa setidaknya pemerintah memiliki cadangan APBN jika sewaktu -waktu harga energi global mengalami kenaikan.
Jika program MBG tetap dijalankan, dan harga energi global naik maka pemerintah akan memiliki beban tambahan dalam memberikan suntikan subsidi. Sedangkan kenaikan harga BBM merupakan hal yang sensitif bagi publik. Karena energi telah menjadi komoditas penting masyarakat dalam melakukan aktivitas perekonomian. Oleh sebab itu, banyak bermunculan seruan – seruan demontrasi yang menuntut evaluasi total program MBG. Namun, apakah seruan tersebut benar – benar muncul di masyarakat akar rumput?
Penulis rasa tidak juga, meski secara dominan publik mengetahui bahwa program MBG memiliki berbagai kendala mulai dari komposisi gizi yang diragukan, keracunan hingga kesadaran bahwa pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah golongan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan penguasa rezim saat ini, namun tidak semua rakyat sepakat jika program MBG kurang tepat. Masih banyak publik yang menilai bahwa program MBG sebagai kebijakan yang solutif, begitu juga pendapat publik yang sebaliknya.
Dalam kasus tertentu, terdapat golongan masyarakat sipil yang mengalami dilema dalam memberi penyikapan terhadap program MBG. Salah satu contohnya adalah, jika ada seseorang yang mengkritik MBG dan mempunyai anak yang masih duduk di bangku SD, SMP atau SMA, maka dapat bisa dipastikan jika anak dari pengkritik MBG adalah salah satu penerima program MBG. Masalah yang muncul ialah, pengkritik merasa krtitik yang ia layangkan berbanding terbalik dengan realita yang terjadi: orang tuanya mengkritik MBG tetapi anaknya menjadi penerima MBG. Pandangan seperti ini ternyata menjadi instrumen pemerintah dalam melemahkan amuk rakyat dalam penyuaraan evaluasi program MBG.
Hasil dari skema ini adalah pemerintah dapat mengkontrol amuk rakyat atas program MBG yang dinilai gagal. Tentu cara ini akan membuat program MBG bebal, dengan tidak menghiraukan masukan yang datang dan tetap memaksakan program MBG, yang dalam peringatan May Day 2026 lalu di Jakarta mendapatkan label kurang baik bagi para buruh. Di sisi lain, kondisi perekonomian yang sulit seperti saat ini menyebabkan masyarakat enggan untuk menolak MBG, yang tentu tujuannya adalah agar paling tidak terdapat gizi tambahan untuk anak – anaknya. Meski sebenarnya kelesuhan ekonomi saat ini juga berasal dari banyaknya program – program populis Prabowo yang mengakibatkan fiskal negara terbebani.
Pemerintah juga mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 % ialah sebagai sebuah hal yang patut dibanggakan. Lagi dan lagi pemerintah berupaya menutupi kebobrokannya dengan mengglorifikasi tindakannya. Berbagai kajian kelompok masyarakat sipil telah membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 % adalah sebuah anomali, sebab ternyata pertumbuhan tersebut berasal dari dorongan belanja pemerintah yang dominan. Jika klaim pemerintah benar bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 %, maka seharusnya perputaran ekonomi masyarakat dapat meningkat dan menimbulkan kenaikan pendapatan pajak pendapatan pajak, sedangkan realitanya pendapatan pemerintah justru mengalami defisit.
Kelesuhan ekonomi saat ini sejatinya telah dapat menjadi bahan bakar masyarakat untuk bersuara kepada pemerintah atas permasalahan yang terjadi. Namun, semua suara perlawanan itu diredam dan dikubur dalam – dalam melalui program MBG.
Penyunting: Maharani Afidatun
