Belakangan ini, keluhan warga soal status desil di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) semakin ramai terdengar. Banyak masyarakat merasa posisi desil yang tercatat dalam sistem tidak lagi mewakili kondisi ekonomi mereka yang sesungguhnya di lapangan. Ada yang desilnya berubah padahal penghasilan hariannya masih pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada pula yang bantuan sosialnya terhenti otomatis tanpa pemberitahuan, hanya karena sistem mendeteksi perubahan data yang sebenarnya tidak menggambarkan kondisi nyata keluarga tersebut.
Secara teknis, desil adalah metode pembagian penduduk ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita, mulai dari desil 1 (paling rentan) hingga desil 10. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri sudah menegaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan, melainkan sekadar posisi relatif seseorang dibanding penduduk lain. Namun di lapangan, desil sudah terlanjur diperlakukan sebagai penentu tunggal kelayakan hidup, serta menjadi gerbang untuk PKH, BPNT, PIP, keringanan UKT, hingga pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10. Ketika satu angka menanggung terlalu banyak fungsi, sedikit saja ketidakakuratan data langsung berdampak besar pada hidup seseorang.
Penentuan desil sendiri tidak didasarkan pada satu indikator tunggal, melainkan kombinasi banyak karakteristik sosial ekonomi. Artinya, perubahan pada satu aspek belum tentu langsung mengubah posisi desil seseorang. Persoalannya, proses pemutakhiran data yang cukup kompleks membutuhkan waktu, sementara kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah jauh lebih cepat. Di sisi lain, warga yang mengajukan keberatan melalui Cek Bansos atau musyawarah desa tetap harus menunggu proses verifikasi ulang, jadi datanya tidak langsung berubah. Akibatnya, kondisi ekonomi warga yang sudah berubah di lapangan sering belum tercermin di data, sehingga mereka belum bisa mendapat bantuan sesuai kondisi terbarunya.
Fenomena ini melahirkan paradoks menarik. Di satu sisi, status desil menentukan akses terhadap begitu banyak subsidi sehingga sebagian warga berusaha memastikan datanya tetap berada pada kategori yang memungkinkan mereka menerima bantuan. Di sisi lain, pemerintah berusaha menjaga data tetap akurat agar penyaluran bansos tidak salah sasaran. Data yang semula dimaksudkan sebagai potret objektif kesejahteraan justru bergeser menjadi arena kepentingan, tempat setiap rumah tangga berusaha memaksimalkan manfaat dari posisi desilnya. Tingginya keluhan warga soal desil yang tak sesuai kondisi mereka menunjukkan adanya jarak antara apa yang terukur secara statistik dan apa yang dirasakan secara nyata.
Akar masalahnya bukan sekadar kecepatan pembaruan data, melainkan karena pemerintah terlalu bergantung pada satu angka untuk menentukan banyak kebijakan sekaligus. Perlu ada pengecekan langsung ke lapangan, tambahan indikator lain di luar desil seperti riwayat penerimaan bantuan atau kondisi darurat ekonomi, serta proses pengajuan keberatan yang lebih jelas dan terbuka, supaya keputusan tidak hanya berdasarkan angka statistik yang kaku. Selama desil masih dijadikan satu-satunya penentu nasib bantuan sosial seseorang, selama itu pula keluhan “desil tidak sesuai kenyataan” akan terus muncul. Data yang baik seharusnya mengikuti kenyataan hidup masyarakat, bukan sebaliknya memaksa masyarakat mengikuti angka di sistem.
Penulis : Lyra Andini Vilia Putri
Penyunting : Maharani Afidatun
